Pemerintah Berikan Kredit Murah Untuk Umkm Hingga Pekerja Migran, Total Anggaran Rp 20 Triliun

pendapatsaya.com, Jakarta Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah bakal memberikan kredit murah dengan kembang rendah untuk pekerja migran Indonesia nan bakal bekerja ke luar negeri. Selain itu, kata dia, angsuran murah ini bakal diberikan kepada upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), UMKM, koperasi, hingga ekonomi kreatif.

"Dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, bakal ada beberapa penanganan membikin semacam simpan pinjam alias angsuran murah nan diberikan oleh negara, pemerintah," kata Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Januari 2025.

Menurut dia, pinjaman tersebut bakal diberikan melalui skema biaya pinjaman bergulir. Cak Imin menyampaikan total biaya nan disiapkan untuk program angsuran murah ini mencapai Rp20 triliun.

"Ya bisa Rp20 triliunan total ini," ujarnya.

Cak Imin menuturkan bahwa angsuran murah ini diberikan untuk membantu pekerja migran Indonesia nan bakal bekerja ke luar negeri. Pasalnya, pekerja migran memerlukan duit nan banyak untuk training hingga tingkat keberangkatan.

"Pekerja migran Indonesia nan mau ke luar negeri memerlukan duit untuk pelatihan, duit untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan kembang nan sangat rendah," jelas Cak Imin.

"Ini bakal diinisiasi untuk membikin model simpan pinjam, pinjam dengan kembang nan sangat rendah," sambung dia.

Dia menerangkan pemberian angsuran murah ini bakal mencontoh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). BUMN ini memberikan pinjaman kepada ibu-ibu pelaku usaha.

"Contoh sukses PNM bakal kita plagiatisme menjadi PNM itu penanaman modal madani, nan bergerak di badan simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis, ini bakal diduplikasi untuk pekerja migran, plagiatisme untuk UMKM, plagiatisme untuk koperasi," tutur Cak Imin.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan program hapus tagihan utang 67.000 upaya mini mikro dan menengah (UMKM) pada pekan depan. Nantinya, ada 3.000 penerima faedah nan bakal datang dalam peluncuran program pemutihan utang UMKM.

"Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan, kita bakal launching ada 3.000-an nan kita undang mendapatkan hapus tagihan," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai rapat berbareng Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (3/12/2024).

"Lagi kita bicarakan kelak teknisnya. Insya Allah Pak Presiden hadir, intinya nunggu agenda Presiden aja," sambungnya.

Dia menyampaikan utang nan dihapus adalah utang macet nan sudah masuk tahap hapus buku. Maman menyampaikan ada 1 juta pengusaha UMKM di Indonesia nan telah melewati tahap hapus buku.

"Yang sudah dihapus kitab ada 1 jutaan pengusaha umkm nan tersebar di seluruh indonesia. untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67.000-an. Target kita memang semua 1 juta itu mau dihapustagihkan juga," ujarnya.

Maman menuturkan nominal utang 67.000 UMKM nan bakal dihapus mencapai Rp2,5 triliun. Dia menyampaikan program ini dapat membebaskan para pelaku UMKM nan selama ini terlilit utang.

"Semoga semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan akomodasi pembiayaan lagi. Kurang lebih Rp2,4-Rp2,5 triliun. Itu 67 ribu ekuivalen dengan Rp2,5 triliun, jika nan 1 jutaan itu kurang lebih 14 sekian triliun," tutur Maman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet pelaku upaya mini mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 nan diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

"Hari ini, Selasa 5 November, saya bakal menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bagian pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya," jelas Prabowo dalam konvensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 5 November 2024.

Dia mengatakan keputusan ini diambil usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, khususnya dari golongan tani dan nelayan seluruh Indonesia. Prabowo berambisi penghapusan piutang tersebut dapat membantu para nelayan dan pelaku UMKM sehingga dapat meneruskan usahanya kembali.

"Pemerintah berambisi dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen nan bekerja di bagian pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan nan merupakan produsen pangan nan sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berkekuatan guna untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Prabowo menyampaikan hal-hal teknis dan persyaratan nan kudu dipenuhi bakal ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait. Dia mau para petani, nelayan, hinga pelaku UMKM terus semangat dan dapat bekerja dengan tenang.

"Kita tentunya bermohon bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan kepercayaan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan nan sangat krusial bagi kehidupan bangsa dan negara," tutur Prabowo.