Pdip Dukung Gibran Berkantor Di Papua: Mudah-mudahan Lama Di Sana

Jakarta, pendapatsaya.com --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang bakal menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menangani masalah Papua.

Deddy menyebut keputusan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di Papua. Menurutnya, ada banyak tugas nan kudu diselesaikan Gibran di Papua mulai dari urusan pertambangan hingga keamanan.

"Nah itu kan perlu diawasi, nan paling tepat udah Gibran, udah betul gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan hanya datang pergi, datang pergi," kata Deddy di kompleks parlemen, Selasa (8/7).

Dia enggan memperkirakan bahwa keputusan Prabowo mengirim Gibran sebagai upaya untuk mengurangi tugas-tugasnya. Menurut Deddy, ada persoalan serius nan kudu diselesaikan pemerintah di Papua, termasuk soal food estate.

"Jangan begitu, itu negatif, kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan nan besar sekali. Nggak bisa itu hanya sembari lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin," katanya.

Deddy menyarankan Gibran agar terlebih dulu memahami kondisi Papua sebelum resmi terjun ke lapangan. Gibran perlu membuka perbincangan dengan tokoh dan pemerintah setempat, maupun sejarawan.

"Ya tentu dia kudu memahami, memanggil dulu tokoh-tokoh Papua. Para sejarawan, sosiolog. Dengan Kementerian dalam Negeri, kementerian lain nan bergesekan dengan Papua," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi bakal berkantor di Papua.

Menurut Yusril, Gibran nantinya tidak hanya bekerja mengurus pembangunan bentuk di Papua, melainkan juga bakal mengurus persoalan HAM.

Menurut dia, tugas unik ini bakal tertuang dalam corak Keputusan Presiden (Kepres). Oleh karena itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran bakal membuka instansi dan bekerja di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).

Belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana mengenai penugasan unik Gibran di Papua. CNNIndonesia.com telah menghubungi Mensesneg Prasetyo Hadi menanyakan perihal ini, namun nan berkepentingan belum merespons.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]