Kpu Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp1 Triliun Pada 2026

Jakarta, pendapatsaya.com --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran sekitar Rp986.059.941.000 untuk Tahun Anggaran 2026 dalam rapat rencana anggaran pendapatan dan shopping negara (RAPBN) di Komisi II DPR, Senin (7/7).

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan usul Kenaikan tersebut diperuntukkan bagi shopping pegawai dan sejumlah program strategis lain.

"Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan keahlian KPU tahun 2026 KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986.059.941.000," kata Afif.

Dalam rinciannya, jumlah usulan itu diperuntukkan pertama untuk kebutuhan shopping penghasilan dan tunjangan keahlian tahun anggaran 2026 sebesar Rp695.816.955.000. Pada 2026, kata Afif, KPU mempunyai 2.808 CPNS baru dan 3.486 PPPK nan tersebar mulai pusat hingga daerah.

Selain penghasilan pegawai, KPU, lanjut dia, juga berencana menggelar pendidikan dan training dasar bagi mereka pada tahun ini.

Kedua, usulan kenaikan itu diperuntukkan untuk aktivitas pengelolaan JDIH dan penyuluhan produk hukum, pengelolaan kehumasan, pendidikan pemilih pemula, dan golongan rentan marjinal, dengan jumlah sebesar Rp290.243.036.000.

"Jadi ini untuk program. nan A [pertama] untuk kebutuhan penghasilan dan lain-lain, nan B [kedua] untuk program," kata Afif.

Menurut Afif, berasas Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas tertanggal 15 Mei 2025, KPU memperoleh pagu sugestif sebesar Rp2,76 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Alokasi tersebut seluruhnya diperuntukkan bagi program support manajemen, tanpa mencakup anggaran untuk penyelenggaraan pemilu maupun aktivitas prioritas lainnya.

"Belum terdapat alokasi anggaran pada program penyelenggaraan pemilihan umum lantaran belum teralokasi sebagaimana surat dan seterusnya mengenai pada pagu sugestif KPU tahun 2026," kata Afif.

Dari total pagu nan diterima, sekitar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk shopping operasional pegawai, sementara Rp1,16 triliun dialokasikan untuk shopping operasional kantor. Afif usul Kenaikan anggaran KPU diperuntukkan bagi sejumlah program nan rencananya bakal dilakukan KPU pada tahun depan.

Belanja operasional penghasilan pegawai nan teralokasi pada pagu sugestif 2026 belum mengakomodir shopping penghasilan dan tukin CPNS dan P3K KPU nan diangkat pada tahun anggaran 2025.

Misalnya, kata dia, aktivitas support non-operasional nan menjadi tugas pokok dan kegunaan UKE II tidak terlaksana secara optimal lantaran belum ada anggaran.

Kemudian, lanjut Afif, KPU tetap mengawal tiga aktivitas nan menjadi prioritas nasional ialah penguatan alias integrasi sistem info pemilu, pendataan DPT berkepanjangan dan pendidikan pemilih pemula dan golongan rentan alias marjinal namun belum ada alokasi anggaran.

"Pelaksanaan aktivitas dalam rangka peningkatan kapabilitas kelembagaan KPU dan penguatan SDM lainnya melalui diklat belum dapat dilaksanakan lantaran belum teralokasi pembiayaannya," katanya.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]