ARTICLE AD BOX
Jakarta, pendapatsaya.com - Kalangan pelaku upaya tambang meminta pemerintah mengkaji ulang soal skema pembiayaan ekspor, sebelum memberlakukan ketentuan perpanjangan masa tanggungjawab parkira devisa hasil ekspor (DHE) menjadi 1 tahun.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey meminta pemerintah semestinya bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut. Meski tidak berakibat langsung ke penambang, namun perpanjangan tanggungjawab parkir DHE membikin pabril pengolahan alias smelter menempatkan deposit pembelian bijih nikel 1 tahun. Hal inilah nan kemudian dikhawatirkan membikin roda ekonomi mengalami kemacetan.
Selengkapnya saksikan perbincangan Syarifah Rahma berbareng Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey dalam segmen Mining Zone di Program Closing Bell pendapatsaya.com, Senin (20/01/2025).