Respons Santai Fadli Zon Usai Digeruduk Koalisi Sipil Di Dpr

Jakarta, pendapatsaya.com --

Menteri Kebudayaan Fadli Zon hanya merespons santuy soal tindakan Koalisi Masyarakat Sipil nan menggeruduk dirinya saat rapat di Komisi X DPR tentang pembahasan penulisan sejarah nasional Indonesia.

Fadli menilai tindakan tersebut sebagai perihal biasa. Dia mengaku juga pernah melakukan perihal serupa saat menjadi mahasiswa.

"Ya biasa aja lah. Saya juga dulu pernah kayak begitu. Ya, menurut saya aspirasi kan," ujar Fadli usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/2).

Fadli tak menjawab tegas soal tuntutan agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda. Dia bilang pihaknya dalam waktu dekat bakal melakukan uji publik penulisan tersebut.

"Kita bakal melakukan uji publik. Jadi kita bakal melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis, ya bulan Juli ini," kata laki-laki nan pernah menjadi personil MPR dari golongan pemuda kurun waktu 1997-1999 itu.

Menurut Fadli, uji publik dilakukan terutama untuk menguji narasi dan info penulisan ulang sejarah RI. Dia berkata uji publik itu pun bakal menampung aspirasi nan telah disampaikan sejumlah pihak.

Dia memastikan uji publik juga bakal melibatkan perguruan tinggi hingga para ahli.

Menurut Fadli, pihaknya membuka kesempatan untuk merevisi materi penulisan. Untuk saat ini, dia meminta agar publik tak berburuk sangka terhadap materi penulisan. Sebab, hasilnya belum dipublikasikan.

"Baru nulis titel terus mau langsung uji publik. Apanya nan mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong baru 80-90 persen, baru diuji," kata politikus Gerindra itu.

Koalisi masyarakat sipil melawan impunitas menginterupsi Fadli Zon dalam rapat dengan Komisi X DPR hari ini.

Sejumlah personil koalisi membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan dari atas anjungan rapat. Spanduk-spanduk berisi penolakan mereka terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan.

Sebuah spanduk hitam membentang dari atas anjungan rapat bertuliskan, "Tuntaskan pelanggaran berat HAM".

Koalisi sipil lewat spanduk lain juga menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan bunyi korban. Tolak gelar pahlawan Soeharto," teriak sejumlah personil koalisi kompak.

(thr/kid)