Koalisi Sipil Geruduk Fadli Zon Di Dpr, Protes Pemutihan Sejarah

Sedang Trending 5 hari yang lalu
ARTICLE AD BOX

pendapatsaya.com

Rabu, 02 Jul 2025 15:23 WIB

Koalisi masyarakat sipil menginterupsi rapat Fadli Zon di DPR, mereka protes penulisan ulang sejarah RI, dan menuntut penyelesaian kasus-kasus HAM berat. Koalisi masyarakat sipil geruduk rapat Komisi X dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di DPR, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. (Foto: Arsip Koalisi)

Jakarta, pendapatsaya.com --

Koalisi masyarakat sipil melawan impunitas menginterupsi rapat kerja antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Rabu (2/6).

Sejumlah personil koalisi itu membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan dari atas anjungan rapat. Spanduk-spanduk berisi penolakan mereka terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan.

Sebuah spanduk hitam membentang dari atas anjungan rapat bertuliskan, "Tuntaskan pelanggaran berat HAM".

Koalisi sipil lewat spanduk lain juga menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan bunyi korban. Tolak gelar pahlawan Soeharto," teriak sejumlah personil koalisi kompak.

Tak lama usai sejumlah teriakan itu, petugas pengamanan turun tangan dan langsung membubarkan aksi. Sementara, Fadli hanya tersenyum mini dan tak merespons apapun atas tindakan masyarakat koalisi sipil.

Dalam keterangannya, Koalisi meminta Fadli menarik ucapannya secara terbuka dan segera menyampaikan klarifikasi. Mereka juga meminta Fadli menggunakan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan untuk merevisi sejarah.

Proyek penulisan sejarah ulang memantik polemik, mulai dari kalangan sejarawan dan akademisi, aktivis HAM hingga partai politik.

Proyek ini dikritik lantaran disebut tidak menampilkan fakta-fakta sejarah secara objektif. Menteri Fadli sendiri telah menyatakan bahwa proyek sejarah ini bermaksud untuk mendorong persatuan bangsa. 

Sementara itu dua fraksi di DPR, PDIP dan PKB telah menyatakan sikap. Mereka meminta Fadli Zon menunda proyek sejarah ini, nan sedianya rampung pada bulan Agustus tahun ini.

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya