Harta Karun Rp 15 T Diambil Pemerintah, Penemu Malah Dibiarkan Melarat

Jakarta, pendapatsaya.com - Biasanya orang nan menemukan kekayaan karun bakal berubah menjadi orang nan kaya. Namun ini tak terjadi oleh penduduk Kampung Cempaka, Kalimantan Selatan, berjulukan Mat Sam.

Pada 26 Agustus 1965, Mat Sam berbareng 4 orang temannya menemukan intan berukuran besar saat tengah bekerja mencari intan. Menurutnya, intan nan ditemukan itu sangat bersih dan berwarna biru bercampur kemerahan.

Tak lama, temuannya itu membikin heboh. Namun baru diketahui kemudian, intan nan ditemukannya lebih besar dari nan dibayangkan.

Intan tersebut berukuran 166,75 karat alias nan terbesar sepanjang sejarah. "Harganya diperkirakan tidak kurang dari puluhan miliar rupiah, lantaran intan tersebut hanya sedikit lebih mini dari "kohinur" (red, permata India) nan menghiasi mahkota Kerajaan Inggris," tulis harian Pikiran Rakjat (31 Agustus 1965).

Temuan itu juga tak dimiliki Mat Sam. Melainkan diambil oleh pihak pemerintah saat itu, ialah Pantjatunggal Kabupaten Banjar dan dibawa ke Jakarta untuk diberikan kepada Presiden Soekarno. Surat berita Angkatan Bersenjata (11 September 1967) menuliskan proses tersebut bertentangan dengan kemauan penemu.

Dalam Pikiran Rakjat (13 Agustus 1965), intan besar itu disebut bakal digunakan untuk membangun Kalimantan Selatan dan membeli teknologi penggalian agar produksi intan meningkat. Presiden Soekarno juga menjanjikan bingkisan kepada mereka nan menemukan, termasuk Mat Sam berupa naik haji gratis.

Tapi bingkisan nan dijanjikan tak kunjung tiba. Hingga dua tahun kemudian, mereka menyuarakan perihal tersebut dan memohon keadilan untuk pemerintah bisa melakukan janjinya.

Kompas pada 11 September 1967 menyebut hidup para penemu juga sangat sengsara dalam jerat penderitaan. Mengingat nilai intan tersebut mencapai Rp 3,5 miliar, perihal ini sangat tidak adil.

Jika dikonversi ke masa sekarang dan berpatokan dengan nilai emas, intan 166,75 karat menjadi Rp 15,22 triliun.

Aspirasi Mat Sam disampaikan melalui kuasa norma dan diteruskan kepada Presidium Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto. Namun tak diketahui apakah Mat Sam mendapatkan keadilan, lantaran tidak ada catatan sejarah berikutnya mengenai perihal ini.

(fsd/fsd)