Prabowo Akan Bangun Sekolah Rakyat Untuk Anak Tak Mampu Dan Miskin Ekstrem

pendapatsaya.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah rakyat untuk anak-anak tidak bisa nan berada di bawah naungan orang tua.

Nantinya, anak-anak tersebut bakal dibina secara unik dalam sekolah rakyat.

"Pak Presiden juga mau membikin sekolah unik untuk anak-anak nan tidak bisa tapi tetap di bawah naungan orang tua dibina langsung unik dalam sekolah rakyat," jelas Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

Pria nan berkawan disap Cak Imin ini menyampaikan pemerintah tengah melakukan uji coba sekolah rakyat di tiga titik di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, nantinya sekolah rakyat bakal dibangun di semua provinsi.

"Belum, (sekarang) baru tiga titik dulu. Jabodetabek," ujarnya.

Cak Imin menuturkan sekolah rakyat bakal berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Dia menjelaskan penduduk kategori tak bisa dan miskin ekstrem bakal diprioritaskan masuk sekolah rakyat.

"(Diutamakan) nan tidak mampu, miskin ekstrem," tutur Cak Imin.

Menurut dia, sekolah rakyat bakal berformat boarding alias asrama. Hal ini untuk memastikan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan baik.

"Sebetulnya nan diutamakan boarding-nya nan paling krusial sehingga gizinya tertangani," kata Cak Imin.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk satu tahun penuh. Namun, pertanyaan muncul: apakah biaya Makan Bergizi Gratis ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi 19,47 juta penerima manfaat?.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun perdana MBG tetap belum mencukupi.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun ini bermaksud untuk menjangkau 19,47 juta orang. Namun, ini menjadi problematik lantaran nominal tersebut terlihat sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan program,” ujar Media Wahyudi dalam aktivitas peluncuran laporan berjudul Makan Bergizi Gratis: Polemik Skema Penyaluran MBG, Senin (30/12/2024).

Media Wahyudi juga menyoroti alokasi anggaran per porsi makanan bergizi yang ditetapkan sebesar Rp10.000. Ia menyebut bahwa nomor tersebut belum mencakup kejelasan biaya untuk membangun ekosistem penyediaan makanan bergizi.

“Dengan alokasi Rp10.000 per porsi, tetap banyak pertanyaan tentang gimana ekosistem nan bakal mendukung penyelenggaraan program ini dapat dibangun,” jelasnya.

Selain itu, Media Wahyudi mengungkapkan kekhawatiran mengenai skema pengedaran logistik. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai sistem penyaluran makanan, termasuk peran dapur umum alias kantin sekolah dalam memasok makanan bergizi bagi siswa.

“Masih belum jelas gimana biaya logistik dan operasionalnya bakal dikelola. Apakah makanan bakal disalurkan melalui dapur umum, ataukah sekolah-sekolah dengan kantin nan sudah ada bakal diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan siswa?” tambahnya.

Dengan sasaran menjangkau 19,47 juta orang, Media Wahyudi mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Rp71 triliun kemungkinan susah dioptimalkan untuk memastikan kebutuhan gizi seluruh penerima faedah terpenuhi.

“Anggaran ini terlihat susah dioptimalkan untuk menyasar jumlah penerima faedah nan sangat besar. Ini menjadi tantangan besar bagi keberhasilan program MBG,” pungkasnya.