Gibran Bukan Wapres Pertama Yang Ditugasi Papua, Sebelumnya Ma'ruf

Jakarta, pendapatsaya.com --

Presiden RI Prabowo Subianto disebut memberikan mandat kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk menangani beragam persoalan di Papua.

Langkah itu seolah mengikuti jejak pemerintahan sebelumnya kala Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) nan mempercayakan urusan Papua ke Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Pada masa pemerintahan ayah Gibran tersebut pada periode 2019-2024, Ma'ruf Amin diamanatkan memimpin percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020.

Ma'ruf ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, Ma'ruf juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) alias nan sekarang dikenal sebagai Badan Pengarah Papua (BPP).

Berikut adalah rangkuman keahlian Ma'ruf selama ditugasi urus Papua oleh Jokowi:

Sejak ditunjuk pada 2021, Ma'ruf Amin memimpin sejumlah rapat koordinasi dan melakukan kunjungan langsung ke beragam wilayah di Papua.

Dalam salah satu kunjungan ke Manokwari pada 2023 silam, Ma'ruf meresmikan tiga program strategis nasional ialah pembangunan Pasar Modern Sanggeng, ruang terbuka hijau Borarsi, dan program replanting kelapa sawit.

Di Timika, Ma'ruf menyerahkan keanggotaan BPJS secara simbolis kepada Orang Asli Papua (OAP), serta meninjau operasi katarak dan bibir sumbing. Ia juga mengunjungi Nabire untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan instansi pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan penanaman pohon simbolis.

Ia juga melakukan kunjungan kerja ke Fak-Fak, Teluk Bintuni, dan Manokwari untuk meninjau proyek prioritas serta peletakan batu pertama taman ruang terbuka hijau nan dinamakan Taman KH Ma'ruf Amin.

Di Sorong, Papua Barat Daya, Ma'ruf kerap menghadiri audiensi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan sejumlah tokoh, serta meresmikan pembangunan sarana prasarana pemerintahan.

Mengutip pernyataan Kementerian Sekretariat Negara kala itu, dalam kunjungan ke Jayapura pada 2023, Ma'ruf mengagendakan pertemuan dengan tokoh HAM, ketua pengusaha original Papua, dan tokoh agama. Ia juga memimpin rapat koordinasi BPP mengenai pembangunan prasarana di empat wilayah otonom baru (DOB).

Di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Ma'ruf menyerahkan sertifikat tanah PTSL dan berbincang dengan tokoh olahraga sebagai Ketua Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Ia juga mendorong pembentukan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) di Papua.

Dalam agenda lima hari kunjungan kerja ke beragam wilayah Papua, Ma'ruf melakukan sejumlah peletakan batu pertama pembangunan prasarana provinsi baru, seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Ia mengunjungi Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Merauke, serta menghadiri pencanangan proyek strategis nasional dan wilayah di Papua Pegunungan.

Ma'ruf melanjutkan agenda dengan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pemberian support danasiwa kepada mahasiswa lokal, serta peluncuran Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) di Di Sorong, Papua Barat Daya.

Ma'ruf menyebut rangkaian kunjungan kerjanya sebagai bagian dari komitmennya membantu Presiden Jokowi dalam menyiapkan generasi muda Papua nan unggul, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan tokoh masyarakat.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wapres RI pada 2024 silam, Ma'ruf menyebut telah terjadi banyak kemajuan di Papua, terutama pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan sarana prasarana di empat DOB.

Meski demikian, dia nan berlatar belakang ustadz dari Nahdlatul Ulama itu tak menampik tetap banyak pekerjaan rumah nan belum selesai, khususnya mengenai masalah keamanan.

"Kita kudu mengakui tetap kerap terjadi kejadian kekerasan nan menimpa penduduk sipil. Alhamdulillah, abdi negara keamanan dan abdi negara penegak norma mengambil langkah sigap untuk mengatasi beragam kejadian nan terjadi," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Ma'ruf  berambisi bentrok bisa segera diselesaikan agar seluruh pihak bisa berasosiasi membangun Papua.

Sementara itu mengenai tugas Gibran dari Prabowo, Mensesneg mengatakan wapres tersebut memang kudu memimpin percepatan pembangunan Papua, tetapi tidak berfaedah kudu berkantor di area Indonesia timur terus.

Dia menjelaskan bahwa perihal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nan mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dipimpin alias diketuai oleh Wakil Presiden. Sehingga, dia pun meluruskan bahwa penugasan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi jika dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau bakal berjamu ke sana alias apalagi mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," kata Prasetyo usai rapat anggaran dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, Tim Percepatan Pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara. Dalam perihal ini, tim tersebut bakal menggunakan Kantor KPKN Jayapura sebagai instansi operasionalnya. Turunan dari tim percepatan itu, kata dia, adalah semacam badan alias satuan tugas untuk operasional harian di lapangan.

Maka, kata dia, pihak nan bakal lebih sering berkantor di Papua adalah badan alias satgas tersebut.

Dia pun menilai bahwa perihal itu tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut, lantaran pembangunan Papua merupakan tanggungjawab bagi pemerintah.

Masalah Papua

Namun, masalah Papua terbilang kompleks. Mulai dari kesenjangan ekonomi, politik, pelanggaran HAM, bentrok bersenjata, hingga trauma psikologis tetap membayangi masyarakat.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan bahwa akar persoalan terbesar nan kudu segera ditangani adalah bentrok bersenjata nan berkepanjangan. Menurutnya, tanpa penyelesaian bentrok ini, percepatan pembangunan bakal terus terhambat.

"Percepatan secepat apa pun, tetapi sepanjang bentrok itu tetap ada, dia bakal menghalang laju pembangunan. Dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Itu (konflik) dulu nan kudu diselesaikan," ujarnya ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/7).

Frits menambahkan, dalam lima tahun terakhir, bentrok bersenjata di Papua justru mengalami peningkatan. Tak hanya penduduk sipil, tetapi tenaga kesehatan dan pendidikan nan bekerja pun kerap menjadi korban.

Ia menekankan, Wapres ke depan kudu bekerja secara nyata dan memahami halangan nan ada di lapangan.

"Yang mendesak sekarang adalah gimana mengelola bentrok kekerasan agar tidak menghalang pembangunan. Harus ada perbincangan dalam menyelesaikan konflik," katanya.

Pelanggaran HAM nan menimpa masyarakat Papua juga tetap menjadi perhatian serius. Di tengah beragam proyek pembangunan dan investasi, catatan kewenangan asasi manusia menjadi pengingat bahwa pendekatan kemanusiaan tak bisa ditinggalkan dari agenda besar pembangunan di Papua.

(kay/kid)

[Gambas:Video CNN]