ARTICLE AD BOX
Jakarta, pendapatsaya.com - Tahun lalu, jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) ambruk mencatatkan rekor tertinggi, ialah tembus nomor 20. Jumlah BPR jatuh itu melampaui rata-rata jumlah bank jatuh setiap tahunnya menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ialah sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh.
Pada bulan Juli lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sempat menyebut pada bulan Agustus, bahwa jumlah BPR nan ditutup nyaris mencapai 20, sepanjang tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa banyaknya penutupan BPR itu menunjukkan tidak adanya goncangan sama sekali.
"Penutupan BPR bisa menjadi indikasi nan baik saya kira, gimana bekerjanya sistem di Indonesia. Artinya, justru sebetulnya BPR nan sekarang mungkin sudah nyaris 20 nan kita tutup itu tidak menimbulkan sama sekali goncangan alias keresahan pada masyarakat," pungkas Dian dalam webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jumat (26/7/2024).
Dian, nan merupakan personil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio, mengatakan bahwa lembaga itu dapat menyikapi jatuhnya BPR-BPR di beragam tempat dengan cepat. Sehingga deposan masyarakat aman, dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat.
"Dan ini suatu confidence nan sangat besar, agar ke depan masyarakat tidak ragu menyimpan di bank umum alias BPR nan dalam pengawasan kita nan semakin baik dari waktu ke waktu," ujarnya.
Foto: pendapatsaya.com
rupiah detik
Modus fraud pengurus BPR
Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengungkapkan ada tiga "celah" para pelaku fraud di BPR. nan pertama adalah pengawasan berjenjang nan tidak melangkah di BPR terkait, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Ary mengungkapkan tidak hanya pemegang saham saja nan melakukan fraud, tapi juga para dewan hingga pegawai.
"Jadi ada kewenangan nan dia [pegawai itu] miliki dan tidak ada pengawasan," kata Ary di LPS Morning Talks di Kantor LPS, Selasa (17/12/2024).
Dalam perihal ini, dia menyebut teknologi info (IT) menjadi krusial untuk mengelola tata kelola nan baik. Sebab dengan sistem IT, permintaan angsuran bodong dapat ditolak secara otomatis.
"Jadi mungkin pemanfaatan teknologi IT di BPR itu juga menjadi krusial untuk paling tidak agar tata kelolanya baik," pungkas Ary.
Kerap kali, fraud dilakukan antara calon debitur bekerjasama dengan dewan nan mempunyai kewenangan memberikan kredit. Lantas, calon debitur itu dengan mudah menerima angsuran tanpa melalui assessment alias penilaian. Kemudian terjadi kickback angsuran alias pembayaran terlarangan kepada pejabat bank tersebut.
"Dan nan lebih parah lagi angsuran fiktif. Benar-benar projeknya tidak ada dan di-create dan itu biasanya dilakukan berjemaah. Mulai dari dewan pegawai maupun bagian komite investasi," terang Ary.
Selain, ada juga modus angsuran "topengan" di mana para pemegang saham alias pengurus bank menggunakan KTP-nya untuk membikin angsuran fiktif.
"Jadi seolah-olah si debiturnya minjem angsuran itu. Nah lantaran topengan ya si debiturnya tidak tahu kan. Tapi ada nan tahu dipinjem dapat fee ya itu juga termasuk," ujar Ary.
Modus ketiga, mengambil biaya simpanan tanpa sepengetahuan memiliki.
"Jadi deposan sudah masukin duit ke bank tapi dibuat selip penarikan tanpa sepengetahuan digunakan. Nah itu bisa terjadi ya lantaran tadi barangkali semuanya dilakukan secara manual dan tidak ada pengawasan," jelas Ary.
Daftar BPR nan jatuh sepanjang 2024:
1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital
16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
17. BPR Duta Niaga
18. BPR Pakan Rabaa
19. BPR Kencana
20. BPR Arfak Indonesia
(wur)
Saksikan video di bawah ini: