Sopir Dan Buruh Ancam Mogok Nasional, Tuntut Uu Perlindungan

Jakarta, pendapatsaya.com --

Sejumlah organisasi pengemudi dan buruh transportasi logistik menyatakan menggelar Aksi Mogok Nasional mulai, 13 Juli 2024. Aksi ini digalang oleh Konfederasi Sarbumusi berbareng beragam asosiasi pengemudi dari seluruh Indonesia, sebagai corak protes terhadap kebijakan pemerintah nan dinilai tidak berpihak pada pekerja transportasi.

Dalam rilis resmi nan diterima CNNIndonesia.com, tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap "arogansi" Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Bagian Kewilayahan (Kemenko IPK) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyusun rencana penerapan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) tanpa melibatkan pihak pengemudi dan pekerja logistik.

Adapun organisasi nan terlibat antara lain Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI).

"Aksi ini kami pastikan damai, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan tidak bakal mengganggu transportasi umum. Fokus kami adalah penghentian operasional transportasi logistik dari beragam titik strategis," ujar Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin.

Tuntut UU perlindungan sopir

Dalam aksinya, para pengemudi logistik mengusung sejumlah tuntutan nan menyentuh rumor struktural di sektor transportasi, terutama mengenai perlindungan buruh. Mereka mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merumuskan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi/Sopir.

UU tersebut diharapkan memuat skema bayaran nan layak bagi pengemudi, hubungan industrial nan berkeadilan, hingga agunan sosial tanpa biaya bagi para pengemudi nan mempunyai akibat kerja tinggi.

Selain itu, mereka juga meminta agar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaji ulang. Revisi ini perlu dilakukan dengan melibatkan pengemudi dan pelaku upaya logistik agar kebijakan nan lahir tidak merugikan pihak-pihak di lapangan.

Penerapan Zero ODOL, menurut mereka, terlalu tergesa dan tidak mempertimbangkan kesiapan industri transportasi, terutama armada mini dan menengah nan belum bisa menyesuaikan spesifikasi teknis kendaraan sesuai patokan baru.

Usul komite tripartit transportasi

Dalam tuntutannya, golongan pengemudi logistik juga mendesak pembentukan Komite Keselamatan dan Produktivitas Transportasi, nan beranggotakan perwakilan pengemudi, pengusaha, dan pemerintah. Lembaga ini diharapkan menjadi forum tripartit sektoral untuk mengawasi sistem kerja nan setara dan ekosistem logistik nan bebas pungli serta premanisme.

Aksi mogok direncanakan berjalan serentak di beragam wilayah utama, mulai dari Sumatra Utara, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan. Ratusan apalagi ribuan pengemudi diperkirakan bakal menghentikan operasional angkutannya selama tindakan berlangsung.

Dengan semboyan "Kami Tetap Ada dan Terus Berlipat Ganda," para pengemudi menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk melawan negara, melainkan untuk memperbaiki sistem nan selama ini timpang dan membebani pekerja transportasi.

(tst/mik)

[Gambas:Video CNN]