Rieke Pdip Interupsi Paripurna Dpr: 19 Pelabuhan Alami Pendangkalan

Jakarta, pendapatsaya.com --

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka alias Oneng melakukan interupsi dalam rapat Paripurna ke-23, Selasa (8/7) mengenai kondisi 19 pelabuhan nan mengalami pendangkalan saat ini.

Menurut Rieke, sejumlah pelabuhan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Rieke juga menyoroti pendangkalan di Pelabuhan Enggano, Bengkulu beberapa waktu lalu. Namun, Rieke mengaku berterima kasih lantaran kapal saat ini sudah berlayar di Enggano.

"Tercatat ada 19 pelabuhan nan mengalami pendangkalan dan minta perhatian serta dukungannya," kata Oneng dalam rapat.

Rieke menyebut di wilayah regional satu sejumlah pelabuhan nan mengalami pendangkalan ada Pelabuhan Malahayati, Lhokseumawe, Belawan, Kuala Langsat, TB Asahan, Dumai, Tanjung Pinang, dan Tembilahan.

Lalu di regional dua, ada Pelabuhan Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Bengkulu, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Cirebon. Kemudian di regional tiga, ada Pelabuhan Sampit, Batu Licin, Banjarmasin, Gresik, dan Terminal Teluk Lamong.

Rieke mengaku prihatin dengan pendangkalan di pelabuhan lantaran bisa menyebabkan isolasi dan ketertinggalan sebuah wilayah. Menurut dia, kondisi itu mestinya tidak terjadi lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan.

Di sisi lain, kata Rieke, biaya konsesi dan jasa labuh untuk memperbaiki pelabuhan telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, dan sejumlah peraturan teknis lain.

Berdasarkan sejumlah patokan itu, otoritas pelabuhan mempunyai kewenangan untuk memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, hingga alur pelayaran.

"Hanya saja terindikasi kuat nan yang masuk ke dalam ke otoritas pelabuhan, nan berada di Kementerian Pelabuhan, belum dioptimalkan untuk melakukan normalisasi pelabuhan. Padahal pelabuhan adalah entitas strategis untuk pertahanan dan keamanan negara," kata Rieke.

Oleh lantaran itu, Rieke mengaku bakal terus mendukung penuntasan sejumlah kasus tindak pidana korupsi pada beberapa area pelabuhan mulai dari Tanjung Emas Jawa Tengah 2015-2017, Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur pada 2015-2016, Pelabuhan Benoa Bali tahun 2014-2016, hingga Pelabuhan Pulau Pisau Kalimantan Selatan 2013-2016.

"Dengan segala hormat minta support kepada personil dan ketua DPR RI untuk diadakannya pemeriksaan alias audit dengan tujuan tertentu atas biaya konsesi dan jasa labuh di Kementerian Perhubungan prioritas tahun 2014-2019, dan 2019-2024 lantaran kita butuh anggaran besar untuk normalisasi setidaknya 19 pelabuhan di seluruh Tanah Air," kata Rieke.

"Dan terakhir minta support dari Komisi V DPR agar membawa persoalan ini dalam rapat komisi," imbuhnya.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]