Kpkperiksa Gubernur Jatim Khofifahdi Polda Jatim Besok

Sedang Trending 10 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

pendapatsaya.com

Rabu, 09 Jul 2025 12:14 WIB

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi biaya hibah pokmas. KPK percaya Khofifah bakal datang memberikan keterangan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA/Aris Wasita)

Jakarta, pendapatsaya.com --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (KIP) diperiksa sebagai saksi di Polda Jatim pada Kamis (10/7).

"Saudari KIP, Gubernur Jawa Timur dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah golongan masyarakat (pokmas), pada Kamis (10/7), di Polda Jawa Timur," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (9/7).

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa KPK meyakini Khofiffah bakal datang sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan biaya hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022.

"KPK meyakini saksi bakal hadir, dan memberikan keterangan nan dibutuhkan interogator dalam penanganan perkara ini," katanya.

Sebelumnya, KPK memanggil Khofifah untuk menjadi saksi kasus tersebut pada 20 Juni 2025.

Namun, Khofifah batal diperiksa interogator KPK lantaran sedang berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya.

Khofifah meminta penjadwalan ulang pada pekan depannya, ialah antara 23-26 Juni 2025. Akan tetapi, KPK belum memanggil Khofifah dalam rentang waktu tersebut

Sementara Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Kusnadi, usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut pada 19 Juni 2025, mengatakan Khofifah semestinya mengetahui proses pengelolaan biaya hibah untuk pokmas di Pemprov Jatim tahun anggaran 2021-2022. Pada saat itu, Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jatim.

"Pasti tahu. Orang dia (Khofifah, red.) nan mengeluarkan (dana hibah, red.), masa dia enggak tahu," ujar Kusnadi.

Kusnadi lantas menjelaskan bahwa proses pengajuan biaya hibah selalu dibicarakan antara DPRD dan Gubernur Jatim.

"Bukan kewenangan DPRD mengeksekusi anggaran itu. nan mengeksekusi anggaran itu ya kepala daerah," katanya.

(antara/wis)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya