Fraksi Di Dpr Akan Rapat Bahas Putusan Mk Soal Pemilu Nasional Dan Lokal

Jakarta, pendapatsaya.com --

Fraksi-fraksi partai di DPR akan menggelar rapat untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan memerintahkan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka kesempatan rapat koordinasi bakal digelar secara informal. Nantinya, kata dia, setiap fraksi bakal menyampaikan pendapat terhadap putusan MK tersebut.

"Kami kelak bakal melakukan rapat koordinasi. Apakah itu secara umum ataupun secara informal untuk sama-sama berbicara, bersama, untuk menyatakan pendapat kami," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/7).

Saat ini, lanjut Puan, sebanyak delapan fraksi di DPR tetap mengkaji secara internal putusan MK. Menurut dia, hasil keputusan internal itu nantinya bakal dibawa dalam rapat koordinasi antarfraksi.

"Kami juga ketua terdiri dari partai-partai politik, tetap mengkaji, mengenai keputusan di internalnya masing-masing. Dan nantinya, tentu saja lantaran keputusan ini memberikan pengaruh kepada semua partai," kata Puan.

MK sebelumnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan wilayah dipisahkan dengan jarak waktu paling singkat 2 tahun alias paling lama 2 tahun dan 6 bulan.

Pemilu nasional terdiri dari pemilihan personil DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu wilayah terdiri atas pemilihan personil DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

Putusan sontak banyak menuai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik putusan MK paradoks dari putusan sebelumnya agar pemilu digabung dan digelar dalam sekali dalam lima tahun. Putusan MK juga disebut bakal berkapak pada perpanjangan masa kedudukan personil legislatif tingkat daerah.

"MK telah menjadi negative legislator sendiri nan bukan kewenangannya dalam sistem norma nan demokratis dan tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasi norma dan konstitusi," kata personil Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat namalain Rerie dalam konvensi pers di NasDem Tower, Senin (30/6).

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]