75 Pelajar Bakal Jalani Simulasi Sekolah Rakyat Di Jaktim, Bakal Menginap Selama 2 Hari

pendapatsaya.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) bakal melangsungkan simulasi aktivitas belajar mengajar Sekolah Rakyat hari ini, Rabu (9/7/2025). Simulasi dilakukan di Sentra Handayani, Jakarta Timur.

"Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bakal meninjau aktivitas Simulasi Sekolah Rakyat di pada hari ini pukul 09.00 WIB. Simulasi dilakukan sebelum siswa mulai masuk Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2024," kata pihak Kemensos melalui keterangan tertulis.

Rencananya, simulasi Sekolah Rakyat dilaksanakan selama 2 hari, ialah pada 9-10 Juli 2025. Nantinya, para siswa bakal menginap di pondok nan telah disediakan.

Total, ada 75 siswa nan bakal berguru di Sentra Handayani. Mereka terdiri dari 35 laki-laki, dan 40 wanita nan terbagi dalam 3 rombongan belajar untuk jenjang SMP. Masing-masing berjumlah 25 siswa.

"Selama simulasi, para siswa bakal mendapat seragam dan keperluan sekolah, cek kesehatan gratis, talent mapping, uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan Learning Management System (LMS), hingga pengenalan tata tertib," jelas Kemensos.

Sebagai informasi, Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 bakal dimulai pada bulan ini. Total, Sekolah Rakyat bakal ada di 100 titik letak rintisan di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 63 titik bakal memulai pembelajaran pada 14 Juli 2025 dan 37 titik bakal dimulai di akhir Juli 2025.

Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berbobot unik bagi anak-anak dari family miskin dan miskin ekstrem, merujuk pada Desil 1 dan 2 DTSEN.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini berkarakter gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna, mengatakan anak jalanan menjadi sasaran utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang bakal digulirkan pemerintah.

Anak-anak nan bakal mengikuti program ini berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Mereka nan berasal dari desil 1 dan desil 2 alias golongan paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak nan tidak lagi tercatat di Dapodik namalain putus sekolah.

"Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu nan paling diutamakan. Bahkan anak-anak nan tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas nan di jalanan-jalanan sendiri itu, nan tidak sekolah," ujar Idit di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Minggu (6/7/2025).

Agar program ini tepat sasaran, menurut Idit, Kemensos akan membikin tim berbareng dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan. Tim berbareng ini bakal mendatangi tiap-tiap rumah calon siswa Sekolah Rakyat.

"Di tim kami ada ujung tombaknya, ialah para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) nan turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari info nan ada tadi (DTSEN)," ujar Idit.

Program Sekolah Rakyat yang sekitar 100 unit bakal mulai beraksi 14 Juli 2025, merupakan sekolah berasrama nan menyediakan pendidikan 100 persen cuma-cuma untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berbobot bagi anak-anak dari golongan ekonomi terendah.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen pembimbing dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 200 Sekolah Rakyat bisa dibangun pada tahun ini. Dalam merealisasikannya, Kementerian PU menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan bentuk Sekolah Rakyat. Namun, penyerapannya bakal dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapabilitas penyelenggaraan di lapangan.